PDF Peraturan Direksi No. 088-Z.pdir.2016

Description
P2TL

Please download to get full document.

View again

of 60
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2,795 | Pages: 60

Extension: PDF | Download: 244

Share
Transcript
  MenimbangMengingatb DIREKSI PT PLN (PERSERO} bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero), perlu melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa. dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, '14, '15 dan 16 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang TerkaitDengan Penyaluran Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan DireksiPT PLN Persero tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Undang-undang Rl Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, Undang-undang Rl Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara;Undang-undang Rl Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; Peraturan Pemerintah Rl Nomor 23 Tahun '1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi PerusahaanPerseroan (Persero);Peraturan Pemerintah Rl Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan UsahaPenyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Rl Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor O2.Pl4s1lM.PEl 1991 tentang Hubungan Pemegang Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang lzin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan UmumDengan Masyarakat; Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/451/M.PE/ '1991 tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga listrik, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04. P/40/M. PE/1991 tentang Penyidik Ketenagalistrikan; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2005 tentang lnstalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46Tahun 2006; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3'l Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 09 Tahun 20'15; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2016; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik lndonesia‚ã@‚Qã@‚R‚56‚Vã@ã@‚Wã@ã@‚X1012l a  17. Nomor 19 fahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan SebagianPelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lainl Anggaran Dasar PT PLN (Persero);Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-'l79/MBU/2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara; Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-272|MBUl 121201 4 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota- Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan ListrikNegara; Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK- 2111M8U11012015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota- Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero Perusahaan ListrikNegara),Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.1(030/DlR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0313. t(DlR/2014; Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0179.P/D|R/2016 tentangOrganisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero). : 1. Keputusan Direksi Diluar Rapat (Sirkuleo Nomor 139/DlR/2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Serta Tempat Kedudukan AnggotaDireksi PT PLN (Persero); 2. Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S.232lPru2013Tanggal '10 April 2013, Perihal : Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)atas Sanksi.MEMUTUSKAN: PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL).‚R‚S151618MemperhatikanMenetapkanBAB I Ketentuan UmumPasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :1 PLN adalah PT PLN (Persero) yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH, Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya.Direksi adalah Direksi PLN. unit lnduk adalah unit organisasi satu tingkat di bawah Kantor pusat yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha PLN daljm hal ini terdiri dari Unit Wilayah dan Unit Distribusi.Unit Pelaksana adalah Unit Organisasi pLN satu tingkat di bawah Unit lnduk.Sub Unit Pelaksana adalah Unit Organisasi pLN satu tingkat di bawah Unit pelaksana.Penertrban Pemakaian Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut p2TL adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan teknis dan/atau hukum dan penyelesaian-yangdilakukan oleh PLN terhadap lnstalasi PLN dan/atau lnstalasi Pemakai Tenaga Lisirik dari pLil. - Alas hak yang sah adalah hubungan hukum keperdataan berupa surat perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara setiap orang atau Badan usaha atau Badan/Lembaga lainnya dengan eLN. Alat Pembatas adalah alat milik pLN untuk membatasi daya listrik yang digunakan eielanggan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antaia pfN dengan p6langgan. Alat Pengukur adalah alat milik PLN berupa peralatan elektro mekanik-maupun Eiektronik untukmengukur energi listrik yang dipakai pelanggan. Alat.Pembatas dan Pengukur yang selanjutnya disebut App adalah alat milik pLN yang dipakai untuk membatasi daya listrik dan mengukur energi listrik, baik sistem prabayar -maupun Pascabayar.‚Q‚R‚‚‚UƒãŒã@ã@ã@ã@‚O‚Oã@ã@ã@ã@‚OƒÒ10  Perlengkapan APP adalah peralatan pendukung untuk mengoperasikan APP antara lain Lemari APP, Kotak APP, Kabel, Trafo Arus (Cunent Transformer / Cn, Trafo Tegangan (yoltage Transformer / VT alau Potential Transformer / PT l, Kunci, Segel. Trafo Arus adalah suatu peralatan listrik yang dapat mentransformasikan arus dari nilai yangbesar menjadi nilai yang kecil untuk pengukuran atau proteksi. Trafo Tegangan adalah suatu peralatan listrik yang dapat mentransformasikan tegangan dari nilai yang besar menJadi nilai yang kecil untuk pengukuran atau proteksi.Kotak APP adalah suatu kotak tempat dipasangnya APP yang di dalamnya berisi blok jepit untukmenghubungkan terminal-terminal APP.Lemari APP alau cubicle pengukuran adalah tempat dipasangnya APP dan sebagian atau seluruhperlengkapan APP. Gardu PLN adalah tempat yang berisi peralatan instalasi milik PLN beserta perlengkapannya.Daya Tersambung adalah daya yang disepakati antara PLN dengan Pelanggan yang dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Daya Kedapatan adalah daya yang dihitung secara proporsional dan profesional berdasarkan alat pembatas atau kemampuan hantar arus (KHA) suatu penghantar yang dipergunakan olehpemakai tenaga listrik yang kedapatan pada waktu dilaksanakan P2TL. lnstalasi Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut lnstalasi adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik. lnstalasi PLN adalah lnstalasi ketenagalistrikan milik PLN sampai dengan Alat Pembatas atau Alat Pengukur atau APP. lnstalasi Pelanggan adalah lnstalasi ketenagalistrikan milik Pelanggan sesudah Alat Pembatasatau Alat Pengukur atau APP. Jaringan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut JTL adalah sistem penyaluran/pendistribusian tenaga listrik yang dapat dioperasikan dengan Tegangan Rendah, Tegangan Menengah, Tegangan Tinggi, atau Tegangan Ekstra Tinggi.Sambungan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut STL adalah penghantar dt bawah atau diatas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian lnstalasi PLN yang merupakan sambungan antara JTL milik PLN dengan lnstalasi Pelanggan. Sambungan Langsung yang selanjutnya disebut SL adalah sambungan dari JTL atau STL ke instalasi Pelanggan dengan menggunakan penghantar termasuk peralatannya tanpa melalui APP dan Perlengkapan APP.Pemutusan Sementara adalah penghentian untuk sementara penyaluran tenaga listrik ke instalasiPelanggan. Pembongkaran Rampung adalah penghentian untuk seterusnya penyaluran Tenaga listrik ke lnstalasi Pelanggan atau Bukan Pelanggan dengan mengambil seluruh SL yang dipergunakanuntuk penyaluran tenaga listrik ke instalasi Pelanggan atau Bukan Pelanggan. Segel milik PLN adalah suatu alat yang dipasang oleh PLN pada APP dan pertengkapan App sebagai pengamanan APP. Segel Tera adalah alat yang dipasang pada alat pengukur oleh instansa yang beMenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pengaman kebenaranpengukuran.Pemberi rugas adalah Manager/Pimpinan unit yang mempunyai kewenangan untuk memberikan tugas pelaksanaan P2TL. Penanggung Jawab P2TL adalah Pemberi Tugas atau pejabat pLN yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk mengkoordinir pelaksanaan P2rL yang dapat berupa pejabat struktural maupunfungsional. Pelaksana Lapangan P2TL merupakan regu petugas pLN. Pelaksana Administrasi P2TL adalah pejabaupetugas-petugas pLN yang menyelesaikanadministrasi tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan p2TL di lapangan. Tim Keberatan P2TL adalah rim yang dibentuk oleh General Manager/Manajer unit Pelaksana/Manajer sub unit Pelaksana untuk menangani keberatan yang diajukan olehpelanggan yang terkena P2TL. Pemakai renaga Listrak adalah setiap orang atau Badan usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi pLN: a. berdasarkan alas hak yang sah, b. tanpa berdasarkan alas hak yang sah.‚Qã@ã@‚R1415‚U‚20211819232425272829‚‚Q‚‚3334  35. Konsumen yang selanjutnya disebut Pelanggan adalah pemakai tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka 34 huruf a. 36. Bukan Konsumen yang selaniutnya disebut Bukan Pelanggan adalah pemakai tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka 34 huruf b.37 . Tagihan Susulan yang selanjutnya disebut TS terdiri dari TS1, TS2, TS3 dan TS4. 38. TS1, TS2, dan TS3 adalah tagihan yang dikenakan kepada pelanggan sebagai akibat adanyaPelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik yang dipasok dari PLN. 39. TS4 adalah tagihan yang harus dibayar oleh Bukan Pelanggan atas pemakaian tenaga listrik yang dipasok dari PLN tanpa alas hak yang sah. 40. Sanksi Perdata adalah sanksi yang dikenakan kepada Pelanggan akibat Pelanggaran yang dapat berupa sanksi pemutusan dan/atau TS dan/atau biaya-biaya lainnya. 41. Tarif Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut (TTL) adalah ketetapan harga jual dan golongan tariftenaga listrik PLN. 42. Tarif Listrik Reguler adalah tarif listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik olehPelanggan. 43. Tarif Listrik Prabayar adalah tarif listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik olehPelanggan. 44. Tarif tertinggi adalah Rupiah/kwh tertinggi pada gotongan tarif yang sama sesuai TTL yangberlaku. 45. Token Listrik Prabayar adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan sejumlah energi dalamsatuan kwh pada Pelanggan Prabayar. 46. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik lndonesia yang diberi tugas untuk melakukanpenyidikan atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. 47. lnforman P2TL adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang memberikan informasi kepada PLN mengenai dugaan adanya penyimpangan pemakaian tenagalistrik. 48. Sasaran Operasi (SO) atau Target P2TL adalah beberapa titik sasaran yang menjadi obyek P2TL yang bersifat rahasia dan dimasukkan dalam amplop tertutup. 49. Target Operasi (TO) P2TL adalah titik sasaran yang menjadi obyek P2TL yang bersifat rahasiadan dimasukkan dalam amplop tertutup. 50. Satuan lnstalasi adalah satu kesatuan instalasi yang diukur dengan satu App. 51. Leveing adalah penyaluran tenaga listrik dari pelanggan PLN kepada bukan pelangggan pLN. 52. IML adalah lnstalasi Milik Langganan/pelanggan. 53. IMP adalah lnstalasi Milik Pemakai tenaga listrik.BAB II PELAKSANMN DAN ORGANISASI P2TLBagian KesatuPelaksanaan P2TL Pasal2 (1) Setiap Unit PLN secara rutin atau khusus melaksanakan P2TL dalam rangka menertibkan penyaluran Tenaga Listrik untuk menghindari bahaya listrik bagi masyarakat, meningkatkanpelayanan dan menekan susut. (2) Pelaksanaan P2TL dilakukan pada Unit Organisasi PLN berupa: a. P2TL Tingkat Nasional; b. P2TL Tingkat Unit lnduk; c. P2TL Tingkat Unit Pelaksana; d. P2TL Tingkat Sub Unit Pelaksana. (3) Pelaksanaan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan KeputusanDireksi sebagai Pemberi Tugas dan pelaksana P2TL pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Keputusan General Manager/Manajer Unit Pelaksana/Manajer Sub UnitPelaksana yang bersangkutan sebagai Pemberi Tugas.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks